Hai Kalteng

Anggota DPRD Kalimantan Tengah, Bryan Iskandar

Hai Kalteng - Palangka Raya - Perubahan kondisi fiskal nasional turut menjadi perhatian Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) DPRD Kalimantan Tengah. Penurunan transfer dari pemerintah pusat dinilai perlu dicermati karena berkaitan langsung dengan kemampuan daerah membiayai berbagai program pembangunan.

Persoalan tersebut menjadi salah satu materi yang disoroti Fraksi NasDem saat menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Keuangan dan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna Ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 DPRD Kalteng, Kamis (10/9/2026).

(Baca Juga : NasDem Minta APBD 2027 Jadi Penggerak Pembangunan dan Ekonomi Masyarakat)

Rapat berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng dan dipimpin Ketua DPRD Kalteng Arton S. Dohong.

Juru Bicara Fraksi NasDem Bryan Iskandar menyampaikan sejumlah perhatian fraksinya terkait kondisi anggaran daerah. Salah satunya menyangkut berkurangnya transfer pemerintah pusat yang berpotensi memengaruhi ruang fiskal Kalteng.

Fraksi NasDem juga menyoroti pembiayaan melalui utang daerah. Menurut pandangan fraksi, aspek pembiayaan tersebut perlu diperhatikan dalam melihat kemampuan keuangan daerah dan keberlanjutan fiskal.

Di sisi lain, persoalan pengendalian inflasi turut masuk dalam perhatian Fraksi NasDem. Stabilitas harga dinilai tetap perlu dijaga agar perubahan kondisi ekonomi tidak menambah beban masyarakat.

Kesiapsiagaan terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga menjadi bagian dari pandangan yang disampaikan. Kalteng sebagai daerah yang menghadapi potensi karhutla membutuhkan kesiapan pemerintah dalam melakukan pencegahan maupun penanganan ketika terjadi kebakaran.

Berbagai catatan tersebut disampaikan sebagai bahan dalam pembahasan perubahan APBD 2026. Fraksi NasDem bersama fraksi lainnya menyatakan menerima Nota Keuangan dan Raperda Perubahan APBD 2026 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.